LAMPUNG TIMUR – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendampingi Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni meninjau progres mitigasi interaksi negatif gajah sumatra di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, Minggu 20 September 2026.
Peninjauan menjadi bagian kunjungan kerja Menhut ke Lampung untuk melihat langsung perkembangan pembangunan fasilitas penanganan interaksi gajah liar dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
Rombongan tiba di Bandara Radin Inten II Lampung pada pagi hari, kemudian menempuh perjalanan darat sekitar dua jam menuju TNWK.
Setibanya di TNWK, Gubernur dan Menhut mengikuti diskusi mengenai pembangunan mitigasi interaksi gajah sumatra.
Dalam diskusi, Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK, Brigjen TNI Sriyanto memaparkan progres pembangunan fasilitas mitigasi agar pengelolaan interaksi gajah lebih terencana.
Tinjau Sejumlah Fasilitas
Kegiatan berlanjut dengan peninjauan sejumlah fasilitas, meliputi holding room, command center, playground, hingga area simbolis pelepasan gajah.
Rombongan juga melihat main area ceremonial, menara pandang, dan jembatan gantung. Dari titik itu, pemerintah pusat dan daerah melihat kesiapan sarana pendukung pengelolaan kawasan sekaligus upaya edukasi dan konservasi gajah sumatra.
Setelah itu, Gubernur Mirza dan Menhut Raja Juli meninjau area UMKM di kawasan TNWK untuk melihat keterkaitan antara konservasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
TNWK merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Lampung yang memiliki ekosistem hutan dataran rendah dan menjadi habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatra.
Dokumen Kementerian Kehutanan mencatat TNWK sebagai salah satu lokasi aksi mitigasi di Lampung yang memerlukan kegiatan monitor dan evaluasi berkelanjutan.
Upaya penanganan interaksi manusia dan satwa liar menjadi penting. Keberadaan gajah tak hanya berkaitan perlindungan satwa, tapi juga menyangkut keamanan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan.
Perlu Upaya Mitigasi
Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Kehutanan sebelumnya juga telah mengembangkan berbagai pendekatan dalam penanganan konflik satwa liar, termasuk pemantauan pergerakan satwa dan penguatan pengelolaan kawasan.
Dalam dokumen Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), pemasangan GPS collar disebut sebagai salah satu strategi menangani konflik manusia dan gajah liar sekaligus mempelajari pergerakan satwa.
Selain Menhut, tampak hadir Dirjen KSDAE, Staf Ahli Menteri, dan sejumlah direktur terkait. Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia juga hadir, antara lain Ambassador Kaja Glomm serta perwakilan bidang iklim dan kehutanan Anja Lillegraven, Livia Costa Kramer, dan Susilo Ady Kuncoro.
Gubernur Lampung memastikan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar perlindungan satwa berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat.
TNWK merupakan kawasan konservasi penting di Lampung. Untuk itu, perlu upaya mitigasi guna menjaga keberlangsungan populasi satwa sekaligus keamanan masyarakat di sekitar hutan. (Pemprov Lampung)
